LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

lpmd-lembaga-pemberdayaan-masyarakat-desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ini telah memiliki dasar hukum baik sebelum maupun sesudah dikeluarkannya UU Desa. Berikut ini merupakan beberapa dasar hukum yang mengatur LPM :

  • KEPRES No 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD
  • KEPRES No 49 tahun 2001 tentang Penataan LKMD
  • PP No 72 tahun 2005 mengenai Penataan Lembaga Desa
  • PP No 73 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga Kelurahan
  • PP No 5 tahun 2007 mengenai Penataan Lembaga Kemasyarakatan
  • Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa saat ini amat memperhatinkan sekali, lambat laun makin tidak terdengar saja. Padahal LPM merupakan mitra Pemdes dalam menerima dan menyalurkan aspirasi hingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ini juga ikut andil dalam perencanaan, pelaksanaan hingga melakukan evaluasi pembangunan yang dilakukan Pemdes.

    Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ini telah memiliki dasar hukum baik sebelum maupun sesudah dikeluarkannya UU Desa. Berikut ini merupakan beberapa dasar hukum yang mengatur LPM :

    • KEPRES No 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD
    • KEPRES No 49 tahun 2001 tentang Penataan LKMD
    • PP No 72 tahun 2005 mengenai Penataan Lembaga Desa
    • PP No 73 tahun 2005 tentang Penataan Lembaga Kelurahan
    • PP No 5 tahun 2007 mengenai Penataan Lembaga Kemasyarakatan

    Selanjutnya, pada 2014 munculah UU Desa yang secara otomatis akan mengalami perubahan dan pembaharuan demi menyerasikan peraturan yang baru. Dalam PP No 43 tahun 2014 pada pasal 150 – 153 yang kini ada perubahan akan diteruskan pada PP No 47 tahun 2015. Dan dasar hukum yang membahas LPM secara rinci terdapat pada Permendagri No 18 tahun 2018 yang dimana saat ini menjadi patokan lembaga desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

    Nah, berikut ini merupakan beberapa tugas dan fungsi LPM sesuai dengan Permendagri No 10 tahun 2018.

  • Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Desa :

    • LPM mampu melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
    • LPM bisa berpartisipasi dalam perencanaan & pelaksanaan pembangunan di desa.
    • LPM mampu mengembangkan pelayanan masyarakat di desa.
    • Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Desa :

      • LPM dapat menerima dan menyalurkan keinganan dan harapan masyarakat desa.
      • LPM dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa.
      • LPM dapat mengembangkan kualitas & mempercepat pelayanan Pemdes kepada masyarakat desa.
      • LPM juga bisa ikut serta dalam menyusun rencana, melaksanakan hingga melakukan evaluasi pembangunan desa.
      • LPM dapat menjalan gagasan yang diterima, berpartisipasi dalam kegiatan desa seperti gotong royong sehingga dapat tercipta masyarakat yang sejahtera dan mampu meningkatkan kualitas SDM di desa.

      Sumber Dana LPM Desa Untuk Biaya Operasional Dan Lain-Lain :

      • Pendapatan Asli Desa & Dana Desa
      • Alokasi Dana Desa
      • Bagi hasil pajak dan retribusi daerah
      • Bantuan keuangan Kabupaten, Provinsi & bantuan pihak ketiga yang sah
    • Terdapat beberapa bidang yang dapat dikelola oleh LPM seperti bidang ekonomi, wisata, pendidikan, kesehatan. (ADMINDes Kagokan)
    •  
    • Susunan Kepengurusan LPM Desa Kagokan :
LPM NAMA ALAMAT
KETUA SRIYONO SENDANG
SEKRETARIS HARJANTO KRASAK
BENDAHARA FASKHO KAGOKAN
SIE KEAMANAN+TERTIB MARJONO JABAN
  BAMBANG  KWOJO
SIE .DIKBUD DANANG DUKUH
SIE.LINGKUNGAN YUONO DUKUH
  HARJONO KAGOKAN
SIE.PEMB+KESRA SUROTO KRASAK
  MULUD SENDANG
  MUSA PADANGAN
SIE.KESEHATAN NINING M. SENDANG
  TUMARMI SENDANG
SIE.OLAH RAGA BAYU NYAEN
         KESENIAN BAYU DUKUH
         PEMUDA YOGA KWOJO
SIE EKONOMI+KOPERASI BENI S. SENDANG
  IKHWAN ARIYANTO KWOJO