.png)
Monitoring Bankeu Fisik 2025
(Kagokan,29 Setember 2025) Monitoring (Pemantauan) Bantuan Keuangan Desa Fisik Tahun Anggaran 2025 umumnya mengikuti pola dan ketentuan yang berlaku untuk pengelolaan keuangan desa, terutama Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersifat fisik.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait monitoring tersebut, berdasarkan praktik dan peraturan yang sering ditemukan:
1. Dasar Hukum Monitoring:
Dasar utama pelaksanaan Dana Desa (DD) adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Dasar penggunaan Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) PDT dan Transmigrasi, seperti Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
Untuk Bantuan Keuangan lainnya, akan mengacu pada Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota setempat (misalnya Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa, ADD, dan Bantuan Keuangan lainnya).
2. Tujuan Utama Monitoring:
Memastikan penggunaan dana, khususnya untuk kegiatan fisik, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Memastikan realisasi fisik pembangunan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pertanggungjawaban (SPJ), termasuk dokumentasi foto kegiatan.
3. Pelaksana Monitoring:
Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Kecamatan ( Kasi Pemerintahan/PMD dan staf terkait).
4. Aspek yang Dimonitor untuk Kegiatan Fisik:
Realisasi Fisik: Peninjauan langsung ke lokasi pembangunan untuk mengukur persentase kemajuan (progres) dan kualitas hasil pekerjaan (mutu).
Administrasi Keuangan: Pemeriksaan SPJ, kuitansi, faktur, nota, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara (BA) serah terima/pemeriksaan barang, serta bukti setor pajak.
Kesesuaian Perencanaan: Memastikan kegiatan fisik yang dilaksanakan telah tercantum dalam APBDes dan RKPDes.
5. Waktu Pelaksanaan Monitoring:
Untuk mengetahui detail prosedur dan jadwal yang paling akurat, Anda harus merujuk pada Peraturan Bupati/Walikota atau Surat Edaran/Keputusan Kepala Daerah terkait pedoman teknis pelaksanaan dan monitoring bantuan keuangan desa fisik di Kabupaten/Kota.
